Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, baik SMA, SMK, MA, dan MAK.
Desakan ini merespons berbedarnya draft penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem, di mana mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII. Bahkan di SMK, tidak mencantumkan adanya mata pelajaran sejarah.
Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” tegas Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI, Prof Dadan Wildan, dalam siaran pers yang diterima LiterasiNews, Sabtu, 19 September 2020.
Pernyataan sikap tersebut merupakan bagian dari sikap IKA Pendidikan Sejarah UPI yang dituangkan dalam surat yang dilayangkan ke Menteri Nadiem. Pihaknya juga mendesak Menteri Nadiem untuk melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud.
Selengkapnya berita di sini