Oleh : Hansiswany Kamarga
Abstrak
Bertualang ke masa lalu Banten tempo dulu, mengajak generasi sekarang melihat pertumbuhan dan perkembangan Kesultanan Banten hingga mencapai kejayaannya, namun juga sekaligus menyaksikan proses memudar dan runtuhnya kesultanan tersebut sebagai akibat kesalahan pengelolaan yang berakar dari tindakan “korupsi” Sultan Haji. Bercermin kepada Sejarah Banten Tempo Dulu, akan memberikan gambaran tentang: (1) bagaimana para pemimpin bersama masyarakat Banten dulu berupaya membangun dan mengembangkan Banten hingga menjadi satu kesultanan yang tidak saja dikenal dan disegani di wilayah Nusantara, tapi juga dihormati oleh dunia internasional, dan (2) sikap serta perilaku pemimpin yang bagaimana yang akhirnya menyebabkan Banten memudar dan akhirnya hancur?
Jawaban terhadap kedua pertanyaan ini kiranya dapat mengilhami para pengambil keputusan bersama masyarakat Banten dewasa ini untuk mengembangkan dan membangun Provinsi Banten, suatu provinsi yang dilihat dari usianya masih tergolong muda ini. Di sisi lain, kemunduran Banten era kepemimpinan Abdulkahar (Sultan Haji) memberi pelajaran bahwa korupsi tidak hanya diartikan sebagai penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian (MTI, 2006), tetapi lebih luas lagi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk suatu kepentingan tertentu (Thamrin, 2006). Dalam hal ini kekhawatiran Sultan Haji akan kehilangan tahtanya, menyebabkannya menempuh jalan dengan meminta bantuan pada VOC dengan perjanjian bahwa VOC dapat melaksanakan monopoli lada dan kain-kain (Persia, India, Cina), dan jika Banten tidak memenuhi janjinya, maka pihak Banten diharuskan membayar 600.000. ringgit. (Ali, RM.,1954:116).
Pendahuluan
Menurut Lucey (1984), kata sejarah yang dalam bahasa Inggris disebut history, memiliki tiga arti. Ia mengatakan bahwa kata history yang berasal dari bahasa Yunani itu, aslinya berarti suatu penyelidikan yang dalam bahasa Inggris diartikan an inquiry. Selain itu, sejarah juga berarti masa lalu: peristiwa di masa lalu, aktualitas masa lalu, segala sesuatu yang telah dikatakan dan dilakukan oleh masyarakat manusia di masa lalu. Arti ketiga kata sejarah adalah catatan tentang masa lalu.
Berkaitan dengan nilai sejarah, Lucey mengutip pendapat Cicero yang mengatakan bahwa sejarah adalah magistra vitae (guru dalam kehidupan). Barang kali, seirama dengan pendapat Cicero inilah orang-orang bijak masa kini sering menyerukan agar “belajar dari sejarah.” Untuk dapat memenuhi nilainya itu, tentu saja sejarah harus menekankan kebenaran. Menurut Cicero, hukum pertama sejarah ialah takut mengatakan dusta. Hukum selanjutnya adalah tidak takut mengatakan kebenaran.
Perkembangan Banten Menuju Puncak Kejayaannya
Dalam proses perkembangannya, Sejarah Banten berjalinan secara erat dengan Sejarah Jawa Barat pada khususnya, dan Sejarah Kepulauan dan Bangsa Indonesia pada umumnya. Prasasti Lebak yang ditemukan dalam tahun 1954 di Lebak Selatan, memberi petunjuk bahwa Banten pernah menjadi bagian Kerajaan Tarumanagara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman (Suleiman, tanpa tahun:42). Pada masa berdiri-tegaknya Kerajaan Pajajaran (Sunda), Banten merupakan salah satu kota pelabuhan kerajaan ini, di samping pelabuhan-pelabuhan yang lain seperti Sunda Kalapa dan Tangerang. Menurut Mees (1925:13), barang dagangan yang utama dari Kerajaan Pajajaran pada masa itu adalah lada yang diambil oleh pedagang-pedagang asing, terutama pedagang-pedagang Cina, dari pelabuhan Banten dan Sunda Kalapa.
Ketika Malaka telah menjadi bandar besar di Asia Tenggara di sekitar pertengahan abad ke-15 sampai dekade pertama abad ke-16, Kerajaan Pajajaran belum merupakan kerajaan penting dan menentukan. Menurut Mees (1925:13), hal itu antara lain disebabkan oleh letak Pajajaran yang tidak berada pada posisi strategis garis pelayaran dan perdagangan pada waktu itu. Akan tetapi, keadaan itu secara berangsur-angsur berubah setelah Malaka jatuh ke bawah kekuasaan Portugis dalam tahun 1511 yang selanjutnya juga menduduki Pasai (1521). Pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Parsi, Gujarat, dan dari berbagai penjuru Indonesia, yang semula menjadikan Malaka sebagai pusat pertemuan mereka (Langer, 1948:384), mulai enggan mendatangi bandar tersebut. Sementara itu patut diketahui, bahwa hasil Indonesia tetap merupakan komoditas bisnis internasional yang penting dan amat berharga pada waktu itu, sehingga mereka berupaya memasuki Indonesia lewat pintu yang lain. Selat Sunda merupakan alternatif penting untuk keluar-masuk Indonesia bagi pedagang Muslim yang semula meramaikan bandar Malaka tersebut.
Perubahan rute pelayaran dan perdagangan ini menyebabkan Banten dan Sunda Kalapa menjadi penting. Hal ini tentu saja tidak lepas dari pengamatan penguasa Portugis di Malaka. Dengan memikat hati raja Pajajaran dan penguasa Sunda Kalapa, Portugis menempuh langkah-langkah untuk menguasai Selat Sunda. Untuk tujuan itulah, penguasa Portugis di Malaka mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Henrique Leme ke Sunda sambil membawa hadiah-hadiah untuk raja. Dengan bujuk rayu sebagai sarana muslihatnya, utusan Portugis tersebut berhasil mengajak penguasa Kerajaan Sunda yang diwakili oleh penguasa bandar Sunda Kalapa menandatangani suatu perjanjian pada tanggal 21 Agustus 1522. Menurut Mees (1925:13-14) dan Berg, et al.,(1954:388), dalam perjanjian ini antara lain ditetapkan:
- orang-orang Portugis diperkenankan mendirikan suatu benteng di Sunda Kalapa;
- orang-orang Portugis akan mendapat anugerah seribu karung lada setiap tahun;
- orang-orang Portugis diperkenankan membeli lada sebanyak-banyaknya di Pajajaran dengan penukaran barang-barang yang perlu bagi kerajaan itu.
Sebagai tanda peringatan atas perjanjian ini, didirikanlah sebuah batu peringatan (padrao) di pinggir Kali Ciliwung. Sampai sekarang batu peringatan itu masih tersimpan di Museum Pusat Kebudayaan, Jakarta.
Menurut Mees (1925:13), penguasa Pajajaran yang pada waktu itu masih beragama Hindu, bersedia menandatangani perjanjian tersebut karena ketakutan akan perluasan kekuasaan Islam, khususnya di Pulau Jawa, yang pada waktu itu berpusat di Demak. Jika dilihat dari sudut pandang ke-Indonesia-an sekarang, boleh jadi penandatanganan perjanjian ini merupakan tindakan yang keliru raja Pajajaran pada waktu itu. Untuk menghadapi ancaman dari kekuatan Islam (Demak) yang berasal dari bangsanya sendiri, dia mengikat perjanjian dan persahabatan dengan bangsa Portugis, suatu kekuatan asing yang haus akan kekuasaan dan sedang berupaya membangun imperiumnya di Asia pada waktu itu. Akan tetapi, sejauh mana detak jantung dan getaran jiwa persatuan dan kesatuan bangsa pada waktu itu, kiranya perlu pengkajian dan penelitian lebih jauh.
Satu hal perlu diingat, ialah bahwa informasi ini memberi petunjuk adanya niat Portugis mendominasi perdagangan lada di Jawa Barat pada waktu itu. Selain itu, dengan membangun kekuatan di Sunda Kalapa, tidak mustahil Portugis pun akan mampu menguasai rute pelayaran yang melalui Selat Sunda pada waktu itu. Dengan demikian Portugis akan dapat mengontrol arus pelayaran dan perdagangan yang melalui kedua pintu keluar-masuk Indonesia pada waktu itu, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dicermati bahwa akar dari bergesernya kekuasaan di Jawa Barat adalah tindakan keliru yang dilakukan oleh raja Pajajaran yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yakni menerima sejumlah hadiah untuk tujuan kepentingan pribadi; artinya tindakan Raja Pajajaran menerima sejumlah hadiah yang disampaikan oleh penguasa Portugis sebenarnya sangat merugikan, sebab hanya demi kepentingan pribadi yakni mempertahankan kekuasaan semata-mata, maka raja Pajajaran menggadaikan wilayah kekuasaannya.
Niat dan rencana-rencana Portugis ini berhasil digagalkan oleh Fatahillah, yang dalam tahun 1525 berhasil menguasai Banten (Tjandrasasmita, 1965:16), dan dalam tahun 1527 berhasil juga menguasai Sunda Kalapa (Soekanto, 1954:54). Ketika pada tahun 1527 ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Francisca de Sa hendak memasuki Sunda Kalapa dengan maksud mendirikan benteng sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan penguasa Pajajaran, pasukan Fatahillah yang baru beberapa hari menguasai Sunda Kalapa, menghantam ekspedisi tersebut hingga tidak mampu mendarat dengan selamat. Sebagai tanda peringatan atas kemenangannya ini, Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta yang berarti “kemenangan yang penghabisan, kemenangan yang sempurna, kemenangan sepenuhnya.” (Soekanto, 1954:56). Kemenangan Fatahillah ini diperingati sampai sekarang sebagai Hari Jadi Jakarta.
Di bawah pemerintahan Fatahillah, Banten mendapat tiupan angin segar. Dengan cara-cara damai agama Islam mulai berkembang dalam masyarakat Banten, diawali di daerah Banten bagian utara. Dilihat dari aspek ini, kemenangan Fatahillah di Banten dan Sunda Kalapa patut dipandang sebagai kemenangan abadi. Siboro dalam salah satu hasil penelitiannya mengemukakan, sampai sekarang daerah Banten dengan masyarakatnya, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah dengan masyarakat yang dengan setia memeluk agama Islam (Siboro, 1967:26). Selain itu, Fatahillah patut diteladani sebagai pejuang dan patriot yang berhasil menggagalkan ambisi Portugis untuk meluaskan imperiumnya ke Jawa Barat. Dalam kaitan ini, dapat dipahami penggambaran Graaf (1949:92) tentang Fatahillah yang antara lain berbunyi, “Dengan jitu ia menghimpun dalam dirinya peranan guru agama, negarawan, dan prajurit …………….”
Prestasi Fatahillah ini selanjutnya dikembangkan oleh Maulana Hasanuddin yang sejak tahun 1552 memegang tongkat estafet kekuasaan Banten. Banten yang pada masa Fatahillah sudah mulai berkembang menjadi salah satu bandar penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan Muslim, dikembangkan terus dengan menguasai pantai utara Jawa Barat. Perluasan wilayah kekuasaan ini diikuti oleh perluasan penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara-cara damai dan dengan cara-cara yang mudah diterima oleh masyarakat. Siboro (1967 : 30) mengemukakan bahwa ‘Dongeng Tukang Ikan’ yang oleh Maulana Hasanuddin diajari jampi memancing dan jampi ini kemudian disampaikan oleh tukang ikan itu kepada teman-temannya, sehingga menjadi milik banyak orang, ternyata adalah berisikan dua kalimat syahadat yang kemudian diajarkan juga artinya. Dongeng ini diceritakan oleh Bapak M. Nawawi, Kuncen di Banten Girang. (Siboro, 1967:30).
Lebih lanjut dalam tulisannya Siboro (1967 : 30) menceritakan bahwa Kuncen Banten Girang juga mengemukakan metode lain yang digunakan oleh Maulana Hasanuddin mendekati para pemuka masyarakat yang pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Dengan mengadu kesaktian, akhirnya para pemuka masyarakat tersebut bukan saja mengagumi Maulana Hasanuddin, tetapi juga memeluk agama Islam. Cerita ini seirama dengan penjelasan Tjandrasasmita (1965:15) yang antara lain mengatakan, “Ketika Maulana Hasnuddin memasuki Banten, di hutan-hutan di sekitar Gunung Pulosari, ia menemui delapan ratus ajar (Brahmana) yang kemudian mengakuinya sebagai pucuk umumnya.” Jika informasi yang disampaikan oleh Uka Tjandrasasmita ini dapat dipercaya, sekalipun angka ‘delapan ratus’ tidak harus diterima sebagai bilangan matematis, tetapi dapat diartikan bahwa Maulana Hasanuddin berhasil mengajak cukup banyak tokoh penganut agama Hindu (Brahmana) untuk memasuki agama Islam. Keberhasilan Maulana Hasanuddin membangun mesjid pertama di Banten (di Pacinan Tinggi), merupakan manifestasi kemenangannya dalam penyebaran agama Islam dengan cara-cara yang lembut dan damai.
Keberhasilan Maulana Hasanuddin di bidang politik tentu saja merupakan prestasi yang juga tak dapat dilupakan begitu saja. Pada masa pemerintahannyalah Banten menjadi satu kesultanan yang berdaulat. Jika sebelumnya Banten berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak, maka sejak tahun 1568 Maulana Hasanuddin melepaskan diri dari pengaruh itu. Dengan demikian, Maulana Hasanuddin dapat dipandang sebagai Sultan Banten yang pertama sebagai kerajaan yang berdaulat. Tentu saja tindakan Maulana Hasanuddin ini diikuti oleh upaya perluasan wilayah Banten, terutama di sepanjang pantai utara Jawa Bagian Barat. Perkawinannya dengan putri raja Indrapura menyebabkan Banten memperoleh daerah Selebar yang menghasilkan lada, sebagai hadiah. (Tjandrasasmita, 1965:15).
Menurut Soeroto (1961:184), pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten telah menjadi bandar terbesar di seluruh Nusantara. Bandar Banten tidak saja hanya dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Nusantara, tetapi juga pedagang-pedagang dari luar negeri, yaitu dari Gujarat, Persia, Cina, Turki, Pegu, Keling, bahkan juga pedagang-pedagang Portugis. J.C. van Leur (1960:112-115) menggambarkan bahwa Banten menyediakan barang-barang dagangan yang pada masa itu sangat dibutuhkan oleh pasar dunia. Perdagangan internasional yang terjamin keamanannya di bandar Banten ini, tentu saja mendatangkan keuntungan materil yang tidak sedikit jumlahnya yang digunakan oleh Sultan beserta pembantu-pembantunya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten.
Masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dapat dikatakan sebagai masa pemerintahan yang bersih (good government), sehingga luput dari tindakan-tindakan pribadi yang akan merugikan pemerintahan. Berbeda dengan pemerintahan raja Pajajaran sebelumnya, kepentingan pribadi tidak menjadi prioritas Sultan Maulana Hasanuddin. Dengan demikian pemerintahan dapat berkembang dengan baik, bahkan Banten menjadi kerajaan yang berdaulat. BPKP, dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi (MTI, 2006) mengemukakan salah satu faktor pendorong munculnya korupsi adalah aspek individu pelaku, di antaranya mempunyai sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, tidak menerapkan ajaran agama, dan tidak adanya sikap keteladanan pimpinan. Faktor-faktor ini tidak dimiliki oleh Sultan Maulana Hasanuddin, atau lebih tegasnya apa yang dikemukakan oleh BPKP berlawanan dengan perilaku keseharian Sultan Maulana Hasanuddin. Maka tidaklah mengherankan jika kemudian Sultan Maulana Hasanuddin mampu membawa Banten pada puncak kejayaannya.
Setelah memerintah selama 18 tahun, Maulana Hasanuddin wafat dalam tahun 1570. Jenazahnya dimakamkan di pasarean Sabakingking (bumi yang penuh dengan duka cita) yang terletak di dekat Mesjid Banten dan sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Puteranya, Maulana Yusuf, menggantikannya sebagai Sultan Banten kedua. Pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, perkembangan dan pembangunan Banten terus berlanjut. Maulana Yusuf sangat terkenal dengan upayanya membangun jaringan irigasi yang sangat berguna bagi pengembangan pertanian, terutama di daerah Banten bagian utara. Dengan demikian, Banten memiliki tiga sumber dana pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyatnya, yaitu pelayaran, perdagangan, dan pertanian. Sementara itu, Maulana Yusuf juga melanjutkan upaya pengembangan wilayahnya. Sejalan dengan itu berlanjut juga penetrasi agama Islam ke arah selatan yang berakibat runtuhnya kerajaan Pajajaran. Masyarakat Pajajaran yang sebelumnya masih memeluk agama Hindu juga akhirnya beralih menjadi pemeluk agama Islam. Perkembangan ini amat menggoyahkan eksistensi kerajaan Pajajaran yang selama kurang lebih setengah abad hidup berdampingan dengan Kesultanan Banten.
Masyarakat Pajajaran yang telah memeluk agama Islam tentu saja tidak dapat lagi mengakui kekuasaan rajanya yang masih tetap bertahan memeluk agama Hindu. Dalam tahun 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh. Beberapa pihak mengaitkan keruntuhan kerajaan Pajajaran ini dengan perkembangan kesultanan Banten. Siboro memberikan analisis tentang runtuhnya kerajaan Pajajaran sebagai berikut.
Kehancuran Pajajaran tidak sama dengan kehancuran kerajaan Inca dan Aztek di Amerika atau Imperium Romawi di Eropa. Kerajaan-kerajaan ini lenyap karena diserang oleh bangsa lain dan daerahnya diduduki. Rakyat Pajajaran tidak didesak dan kemudian dikuasi oleh bangsa lain, tetapi rakyat Pajajaran akhirnya menganut agama, yang tentu mempengaruhi pandangan hidupnya, yang berbeda dari ideologi yang dipertahankan oleh raja. Oleh ideologi Islam ini, rakyat Pajajaran dipisahkan dari rajanya. Ideologi lama yang berpusat di keraton raja tidak mampu bertahan terhadap ideologi baru tersebut. Akhirnya keraton Pajajaran dengan seisinya sebagai perlambang kebudayaan lama runtuh dan rakyatnya memeluk agama Islam. (Siboro, 1967: 33).
Ketika pedagang-pedagang Belanda memulai kegiatannya di Nusantara, Banten dipimpin oleh Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir (1596-1651). Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir menjadi sultan menggantikan ayahandanya, Maulana Muhammad, yang dalam tahun 1596 gugur dalam medan perang Palembang dan karena itu terkenal dengan sebutan Pangeran Seda ing Palembang atau Seda ing Rana. (Djajadiningrat, 1913:194). Sultan Maulana Muhammad yang jenazahnya juga dimakamkan di Sabakingking ini, terkenal dengan sebutan Kanjeng Ratu Banten. (Hamka, 1963:63).
Waktu dinobatkan menjadi Sultan Banten, Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir masih berusia lima bulan, sehingga jalannya pemerintahan ditangani oleh suatu dewan wali. Salah seorang dari antara dewan wali tersebut adalah Pangeran Arya Ranamanggala, paman sultan, yang menduduki jabatan sebagai Mangkubumi. Dalam sejarah Kesultanan Banten, Ranamanggala sangat terkenal karena sikapnya yang dengan keras menolak masuknya pengaruh VOC ke Banten. Dengan gigihnya Ranamanggala berupaya mempertahankan kedaulatan Banten sambil tetap menjadikan Banten sebagai bandar internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari kawasan Asia maupun Eropa. Pada tahun 1638, Sultan Abulmafakhir Abdulkadir bersama anaknya, mendapat gelar Sultan dan nama dari Mekah. (Djajadiningrat, 1913:194). Anaknya yang bernama Sultan Abulma’ali Ahmad, adalah ayahanda Sultan Ageng Tirtayasa (Tjandrasasmita, 1965:1). Penganugerahan gelar dari Mekah ini memperlihatkan bahwa dalam masa pemerintahan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir, Banten juga telah mengalami kemajuan dalam hubungan diplomatik. Sementara itu, kemajuan Banten ini tentu saja menyebabkan VOC yang telah mempunyai kedudukan di Batavia merasa iri. Keinginan VOC untuk menegakkan monopolinya, tentu saja secara paradoksal berhadap-hadapan dengan politik Banten yang dengan segala daya berupaya mempertahankan kedaulatannya, termasuk meliputi bekas wilayahnya, yaitu Jayakarta, yang dalam tahun 1619 direbut oleh VOC dan diubah menjadi Batavia. Batavia merupakan lambang kolonialisme, sedangkan Banten adalah lambang kedaulatan. Sampai saat itu, VOC belum berani secara terang-terangan membuka front terhadap Banten. Pimpinan VOC bahkan menawarkan perjanjian damai (yang sering diselingi dengan suasana permusuhan) dan membuka bandar Batavia secara bebas dimasuki oleh kapal-kapal dagang Banten. Graaf (1949:158), memberi gambaran bahwa berdasarkan Dagregister tahun 1636, dari seluruh kapal dagang yang berlabuh di Batavia baik yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara maupun dari luar negeri, sepertiganya yaitu sebanyak 61 buah dari seluruhnya 185, berasal dari Banten. Ini menunjukkan bahwa VOC sampai saat itu tidak mampu membendung kemajuan pelayaran dan perdagangan Banten.
Di sekitar tahun 1650, putera sultan, yaitu Abulma’ali Ahmad wafat. Sebagai gantinya, Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir mengangkat cucunya Pangeran Surya, putra Abulma’ali Ahmad, menjadi Raja Muda. Sejak itu Pangeran Surya terkenal dengan sebutan Pangeran Dipati. Tidak lama kemudian, yaitu dalam tahun 1651, Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdulkadir pun wafat. Jenazahnya dimakamkan di Kanari, karena itu terkenal juga dengan sebutan Sultan Agung Kanari. (Husein Djayadiningrat, 1913:194; Uka Tjandrasasmita, 1965:1). Tahta Kesultanan Banten selanjutnya diduduki oleh Pangeran Surya atau Pangeran Dipati, yang dalam Sejarah Banten lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa, setelah beliau mendirikan istananya yang baru di Tirtayasa.
Di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten mencapai puncak kejayaannya. Tentu saja prestasi ini tidak akan pernah dicapai tanpa keberhasilan para sultan pendahulunya serta kemampuan dan kearifan yang dimiliki Sultan Agung Tirtayasa untuk melanjutkan dan meningkatkan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh para pendahulunya. Kemakmuran dan kesejahteraan Banten yang sejak awal perkembangannya diletakkan di atas kepiawaian pelayaran dan perdagangan serta kemahiran mengembangkan pertanian, terus ditingkatkan. Tanah yang subur lagi luas, lautan terbuka, dan keuletan rakyatnya, merupakan faktor-faktor yang bersinergis untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran Banten.
Hasil besar yang patut dibanggakan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa di bidang pelayaran dan perdagangan, ialah terciptanya jaringan pelayaran dan perdagangan yang teratur dengan daerah seberang lautan. Dengan senang hati Sultan Agung Tirtayasa mengizinkan orang-orang Inggris, Denmark, dan Perancis melakukan kegiatan perdagangan di Banten. Keahlian para pedagang dan pelaut dari Eropa ini dimanfaatkan oleh Sultan Agung Tirtayasa untuk membangun armada niaganya. Bahkan para nakhoda orang-orang Eropa itu pulalah yang pada mulanya memimpin kapal-kapal Banten dalam pelayarannya ke Philippina, Macao, Benggala dan Persia. (Vlekke, 1961:176-177). Dalam jaringan perdagangan internasional, Banten menjadi pelabuhan transit bagi barang-barang komoditas internasional, dan tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru. R. Moh. Ali (1963:112) menyebutkan bahwa pedagang-pedagang dari Cina, Persia, dan India yang membawa komoditas dari negerinya masing-masing, ikut meramaikan perdagangan di Banten pada waktu itu.
Prinsip pelayaran dan perdagangan bebas yang diletakkan di atas pengakuan kedaulatan Banten ini, tentu saja tidak dapat didamaikan dengan prinsip monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang telah berkedudukan di Batavia, kota yang sebelumnya telah menjadi bagian Banten sejak Fatahillah menguasai dan menamainya Jayakarta. Selain meningkatkan armada niaga, Sultan Agung Tirtayasa juga terus meningkatkan kemampuan armada tempur dan kekuatan pasukan daratnya. Untuk itu, Sultan Agung Tirtayasa memanfaatkan bantuan pedagang-pedagang Inggris dan Denmark berupa senjata api, dan pelaut-pelaut yang melayaninya sebagai penembak-penembak (gunners) serta ahli-ahli mesin (engineers). (Vlekke, 1961:180). Dengan kemampuan seperti itu, pelaut-pelaut Banten tidak pernah gentar menghadapi armada Belanda (VOC) jika mereka bertemu di mana pun, terutama di perairan Maluku, daerah penghasil komoditas terpopuler pada waktu itu, yaitu cengkih dan pala. Untuk mengganggu ketenangan VOC di Batavia, pasukan Banten sering melakukan serangan-serangan dan pengacauan di daerah Angke-Tangerang. Untuk tujuan itu, Sultan Agung membangun perbentengan di daerah ini untuk mengimbangi pos-pos pertahanan VOC yang telah lebih dahulu dibangun di sana. Tjandrasasmita (1965:5) mengatakan bahwa di sekitar tahun 1660, Sultan Agung Tirtayasa membangun perkampungan-perkampungan besar yang dilengkapi dengan benteng-benteng di daerah Angke-Tangerang untuk memudahkan serangan-serangan Banten terhadap Batavia lewat darat.
Upaya untuk menggagalkan monopoli VOC ini menuntut teguhnya iman para penguasanya untuk tidak dengan mudah terpikat oleh bujuk rayu dan pemberian berbagai hadiah, kemampuan untuk bersatu dan kesatuan pihak yang menentangnya, termasuk para penguasa Banten beserta rakyatnya. Jika ikatan persatuan dan kesatuan itu mulai longgar, maka VOC akan dengan mudah melaksanakan taktik pecah belahnya.
Memudarnya Cahaya Kebesaran Banten
Dalam tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putera mahkota, Abdulkahar, menjadi Raja Muda. Dengan pengangkatan Raja Muda ini, Sultan Agung Tirtayasa bermaksud menitikberatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah luar negeri serta perluasan pengaruh Banten, sedangkan urusan dalam negeri Banten diserahkan kepada Abdulkahar. Sultan Agung Tirtayasa sendiri kemudian pindah ke istananya yang baru di Tirtayasa, sedangkan Abdulkahar tetap berkedudukan di istana Surasowan. Rupanya Raja Muda ini memiliki sikap yang berbeda dengan ayahnya, terutama sikap terhadap VOC. Perbedaan ini tentu saja tidak akan disia-siakan oleh VOC yang dengan segala cara berupaya melaksanakan taktik divide et imperanya untuk melumpuhkan kekuasaan Banten.
Dalam tahun 1674, Abdulkahar berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah Haji. Dalam kesempatan ini Abdulkahar juga mengunjungi Turki, dan baru kembali ke Banten dua tahun kemudian. (Pane, 1950:215). Sejak itulah beliau terkenal dengan sebutan Sultan Haji. Momentum ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memasukkan jarum-jarum divide et imperanya. Secara sistematis VOC menciptakan dan menyebarkan berita bohong untuk mempengaruhi Sultan Haji. Inti berita bohong yang disebarkan oleh VOC itu ialah bahwa Sultan Agung Tirtayasa dengan sengaja mendorong dan merencanakan keberangkatan Sultan Haji ke Mekah agar ada kesempatan untuk mempersiapkan puteranya yang lain, adik Sultan Haji yaitu Pangeran Purbaya, sebagai Sultan Banten. Berita ini memunculkan kecurigaan Sultan Haji terhadap ayah dan adiknya. Sementara itu, jarak antara Tirtayasa dan Surasowan yang cukup jauh, menyebabkan Sultan Agung Tirtayasa tidak sepenuhnya lagi dapat mengamati dan mengawasi tindak tanduk dan gerak gerik Sultan Haji serta manuver-manuver VOC di istana Surasowan. Kekhawatiran Sultan Haji akan kehilangan tahtanya, menyebabkannya menempuh jalan yang keliru. Sultan Haji meminta bantuan kepada VOC. Tentu saja kesempatan ini tidak akan disia-siakan oleh VOC yang dengan senang hati membantunya dengan perjanjian yang antara lain berbunyi:
- Banten melepaskan keinginannya untuk menguasai Cirebon;
- Monopoli lada dan kain-kain (Persia, India, Cina) dipegang oleh VOC;
3.Pembayaran 600.000. ringgit jika Banten tidak memenuhi janjinya. (Ali, RM.,1954:116).
Kekeliruan Sultan Haji ini mencapai puncaknya dengan melakukan perebutan kekuasaan di Banten dengan menurunkan ayahnya dalam tahun 1681. Sultan Agung Tirtayasa marah, lalu pada tanggal 26/27 Februari 1681 menyerang istana Surasowan. Keraton kediaman Sultan Haji diserbu sambil melakukan pembakaran-pembakaran di tempat itu dan di kampung-kampung sekitarnya. (Tjandrasasmita, 1965:21).
Akibat dari peristiwa tersebut, kini kekuatan Banten terpecah dua. Upaya Sultan Agung Tirtayasa untuk menghukum Sultan Haji gagal karena Sultan Haji diindungi oleh pasukan VOC yang terus bertambah. Sambil menghimpun kembali kekuatan, Sultan Agung Tirtayasa beserta para pengikutnya kembali ke benteng Tirtayasa, namun benteng ini pun tidak luput dari ancaman dan serangan pasukan VOC yang secara teknis militer memang lebih unggul. Setelah melakukan siasat bumi hangus atas benteng dan istana Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa beserta Pangeran Purbaya menyingkir ke arah Selatan, ke daerah Lebak. Di antara pengikut Sultan Agung Tirtayasa yang dengan tabah terus melakukan perlawanan terhadap VOC terdapat Syekh Yusuf, seorang tokoh agama Islam yang oleh masyarakat dikenal sebagai orang saleh.
Kurang lebih selama satu tahun, Sultan Agung Tirtayasa melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya di daerah pegunungan dan hutan-hutan Lebak. Tanpa merasa curiga terhadap tipu muslihat Belanda, akhirnya Sultan Agung Tirtayasa memenuhi ajakan Sultan Haji untuk kembali ke Surasowan, dan beliau tiba di sana pada tanggal 14 Maret 1683. (Tjandrasasmita, 1965:25). Tanpa diduga oleh Sultan Agung Tirtayasa, sesampainya di Surasowan ia ditawan oleh anaknya sendiri yakni Sultan Haji, kemudian dipindahkan oleh Belanda ke Batavia. Beliau wafat di dalam penjara VOC pada tahun 1692, dan jenazahnya dimakamkan di Banten.
Untuk sementara perjuangan menentang VOC diteruskan oleh Pangeran Purbaya bersama Syekh Yusuf. Kedua tokoh ini memindahkan medan juangnya dari daerah Banten ke daerah Priangan; namun dengan tipu muslihat yang amat keji, Syekh Yusuf pun harus mengakhiri perjuangannya pada tahun 1683. Ia dibawa dan ditawan di Batavia, kemudian dipindahkan ke Ceylon, dan akhirnya dipindahkan lagi ke Afrika Selatan beserta para pengikutnya. Di tempat pembuangan terakhir inilah beliau wafat dalam tahun 1699. Perjuangan Pangeran Purbaya pun berakhir pada tahun 1684. Sebagai seorang tawanan, Pangeran Purbaya wafat di Batavia.
Sejak berakhirnya perjuangan Sultan Agung Tirtayasa, Syekh Yusuf, dan Pangeran Purbaya beserta para pengikutnya itu, hampir tidak ada lagi perjuangan yang berarti untuk mempertahankan tegaknya kedaulatan Banten. Pengaruh VOC sudah tidak dapat dibendung lagi. Banten yang jaya tinggal kenangan, tinggal sejarah. Cahaya kebesaran Banten sirna sudah. Para penguasanya hanya berperan sebagai boneka yang tunduk kepada kekuasaan asing.
Kesimpulan : Amanat yang dapat dipetik dari Sejarah Banten
Fatahillah tergolong penguasa Banten yang paling awal menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Banten dan juga Sundakalapa yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta, yang berarti Kota Kemenangan. Jika sekarang ini sebagian terbesar masyarakat Banten penganut agama Islam yang kuat, maka kondisi ini patut dipandang sebagai kelanjutan kemenangan Fatahillah yang perlu dipelihara, bahkan kalau mungkin terus dikembangkan. Maulana Hasanuddin yang menggantikan Fatahillah, meneruskan upaya ayahandanya dengan penuh kearifan. Hasanuddin dengan jitu memanfaatkan kemelut di Demak untuk membebaskan Banten dari pengaruh Demak. Dengan tepat Maulana Yusuf, pengganti Hasanuddin, melihat pertanian sebagai salah satu sumber kemakmuran rakyatnya. Untuk meningkatkan produksi pertanian, Maulana Yusuf membangun jaringan irigasi.
Di bawah kearifan para penguasanya, Banten terus mengalami kemajuan. Tanah yang luas dan laut yang terbuka, dimanfaatkan sebagai sumber-sumber kesejahteraan rakyat. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan, dijadikan unsur-unsur yang bersinergi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat serta kejayaan kesultanan Banten. Banten yang berdaulat dijadikan sebagai pelabuhan transit bagi komoditas internasional pada itu. Pedagang-pedagang asing dengan bebas dapat melakukan kegiatannya di Banten dengan syarat menghormati kedaulatan Banten. Sebaliknya, para penguasa Banten tidak mengenal kompromi terhadap kekuatan-kekuatan yang mencoba merongrong kedaulatannya itu.
Di bawah pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, yang dalam berbagai literatur terkenal dengan sebutan Sultan Ageng, Banten mencapai puncak kejayaannya. Sultan yang bergelar Abulfath Abdulfattah ini, tidak saja bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga dengan jitu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain; tentu saja dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki pada masa itu. Patut kiranya terus dikembangkan sikap Sultan Agung Tirtayasa yang bersih, tidak mau berkompromi dengan kekuatan asing, yang mengancam kedaulatan negerinya. Sepanjang catatan sejarah yang ada, sampai dengan masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, para penguasa Banten selalu mengutamakan kemakmuran rakyat dan kedaulatan negerinya. Semua potensi rakyat disatukan dan diarahkan untuk kemakmuran dan kejayaan negerinya.
Ketika Abdulkahar yang lebih terkenal dengan nama Sultan Haji mulai mengutamakan kepentingan pribadinya, kejayaan Banten merosot dengan amat tajam. Tanpa kritis, Sultan Haji terpengaruh oleh muslihat VOC yang menyebarkan isu-isu bohong. Demi kekuasaan dan tahta, Sultan Haji meminta tolong dan bersedia menandatangani perjanjian dengan VOC. Ketakutan akan kehilangan tahtanya, menyebabkan Sultan Haji merebut kekuasaan dari tangan ayahandanya sendiri. Kekeliruan Sultan Haji ini menyebabkan kekuatan Banten terpecah, dan memberi kesempatan besar bagi VOC untuk melaksanakan taktik atau politik divide et imperanya. Di bawah pemerintahan Sultan Haji yang menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara dan rakyat Banten, cahaya kebesaran Banten terus memudar, dan kejayaan Banten akhirnya hancur berkeping-keping.
Para pengambil keputusan dalam pemerintahan Provinsi Banten dewasa ini, dan juga rakyat, patut kiranya bercermin pada sejarah Banten tempo dulu itu. Secara arif hendaknya mereka menjadikan sejarah Banten tempo dulu itu sebagai guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan pembinaan Banten saat ini, yakni bahwa pemerintahan yang bersih (good government) dan terlepas dari anasir-anasir koruptor, akan membawa Bamten kembali kepada puncak kejayaannya. Dalam hal ini menjadi pelajaran bahwa jika pemerintahan telah dimasuki oleh unsur-unsur kepentingan pribadi yang merupakan salah satu indikator korupsi, maka kehancuran ada di depan mata. Hendaknya jangan dilupakan, bahwa kondisi Banten masa kini, akan menentukan perjalanan Banten ke masa depan.
Daftar Bacaan
Abdulgani, Roeslan. (Tidak Bertahun). Penggunaan Ilmu Sedjarah. Djakarta: Badan Penerbit Prapantja.
Ali, R.Moh. (1954). Perdjoangan Feodal Indonesia. Bandung: Penerbit Ganaco N.V.
Berg, H.J. van den, et al.(1954). Asia dan Dunia Sejak 1500. Djakarta – Groningen: J.B. Wolters.
Djajadiningrat, Husein. (1913). Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten.Leiden: Haarlem – Joh. Enschede en Zonen. Disertasi.
Graaf, H.J. de. (1949). Geschiedenis van Indonesie. ‘s-Gravenhage – Bandung: N.V. Uitgeverij W. van Hoeve.
Hamka. (1963). Dari Perbendaharaan Islam. Medan: Pertjetakan Firma Madju.
Husni Thamrin (2006). Korupsi dalam Dimensi Sejarah Indonesia. [On-line]. Terdapat di http://thamrin.wordpress.com/2006/
Langer, William L. (1948). An Encyclopedia of World History. London: George G. Harrap & Co Ltd.
Leur, J.C. van. (1960). Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History. 2nd Edition. Bandung: Sumur Bandung.
Lucey, William Leo. (1984). History: Methods and Interpretation. Chicago: Loyola University Press.
Mees, W. Fruin. (1925). Geschiedenis van Java II. Weltevreden: Uitgave van Volkslectuur.
Pane, Sanusi. (1950). Sejarah Indonesia. Djilid Satu. Djakarta: Balai Pustaka.
Siboro, Julius. (1967). Politik Mataram dan Banten Terhadap Batavia. Bandung: Tidak diterbitkan. Skripsi.
Soekanto. (1954). Dari Djakarta ke Djajakarta.Djakarta: Penerebit “Soeroengan”.
Soeroto. (1961). Indonesia Ditengah-tengah Dunia Dari Abad ke Abad II. Djakarta: Penerbit Djambatan.
Suleiman, Setyawati. (Tidak Bertahun). Sedjarah Indonesia. IA. Bandung: Balai Pendidikan Guru.
Tjandrasasmita, Uka. (1965). Adegan Sedjarah Sultan Ageng Tirtajasa (1651-1692). Suatu hasil penelitian untuk mengisi Museum Sedjarah Tugu Nasional. Belum diterbitkan.
Vlekke, B.H.M. (1961). Nusantara A History of Indonesia. Les Editions A Manteau S.A. Bruxelles, Importe par P.T. “Soeroengan” Djakarta.
———–. (2006). Korupsi. Masyarakat Transparansi Indonesia. [On-line] Terdapat di http://www.transparansi.or.id/